Jumat, 22 September 2017

Headlines:
You are here: PIJAR Pemerintah Diminta Serius Benahi Tata Kelola Energi

Pemerintah Diminta Serius Benahi Tata Kelola Energi

469 readings
Surel Cetak PDF

ANTRIDONG.COM - JAKARTA: Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P Dewi Ariyani mengatakan, pemerintah harus secara serius membenahi tata kelola energi, terutama sektor Migas yang sekarang sedang terguncang dengan keputusan MK.

Rendahnya angka pencapaian lifting tidak semata-mata karena kesalahan BP Migas, tetapi lebih kepada kurang cermatnya pemerintah melihat secara bijak bahwa ketersediaan energi fosil memang dari tahun ke tahun akan berkurang.

Pengembangan sumber daya energi yang renewable (energi baru terbarukan) justru terbengkalai. Ini titik masalahnya. Soal BP Migas tentu perannya harus diatur secara lebih baik, sehingga sistem dan mekanisme pengelolaan Migas tetap berdasar kepada kepentingan nasional.

Pemerintah harus membahas bersama DPR bagaimana kelanjutan tata kelola Migas setelah BP Migas bubar. Karena menurut Pasal 20 ayat 1 UUD 45, tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR dan karena UU MIgas adalah produk legislator, maka sebaiknya seluruh aspek komersial, keberlangsungan produksi minyak, semua implikasi termasuk proses transisi fungsi-fungsi BP Migas dibahas bersama dengan DPR.

Apalagi saat ini Komisi VII DPR juga sedang membahas amandemen UU Migas, memperbaiki pasal-pasal tertentu untuk dimaksimalkan lebih mendorong kepada pemenuhan kepentingan nasional. "Soal pembentukan badan baru, saya rasa perlu. Tapi harus dibahas secara serius dan komprehensif, serta terbuka. Jangan sampai BP Migas hanya soal ganti baju saja," kata Dewi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/11/2012). (li/han)




Berita Terkait: