Senin, 18 Desember 2017

Headlines:
You are here: NASIONAL Kubu Agung Laksono Optimis Ikuti Pilkada

Kubu Agung Laksono Optimis Ikuti Pilkada

255 readings
Surel Cetak PDF

Guru

ANTRIDONG.COM -  JAKARTA; Kader Partai Golkar kubu Agung Laksono,  Ir. Hj. Nurul Candrasari, M.Si  meyakini Partai Golkar dibawah pimpinan Agung Laksono bakal ikut menjadi peserta Pilkada serentak tahun ini. sebab SK Kemenkumham  pada tanggal 23 Maret 2015 yang mengakui  kepengurusan partai Golkar  yang sah itu dibawah kepemimpinan  Agung Laksono.


“Golkar yang sah itu dibawah kepemimpinan Agung Laksono dan  Zainudin  Amali sebagai Sekjen,   sudah pasti ikut Pilkada.  Karena sudah di akui oleh pemerintah berdasarkan SK Kemenkumham  tanggal 23 Maret 2015” Kata  Ir. Hj. Nurul Candrasari, M.Si ,Ketua Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Srikandi Pemuda Pancasila pada wartawan melalui emailnya.

Nurul menambahkan , putusan sela ataupun proses persidangan di PTUN tidak bisa membalkan SK Kemenkumham sampai didapatkannya keputusan tetap , SK Kemenkumham efektif berlaku berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) UU PTUN , bahwa gugatan tidak menghalangi /menunda pelaksanaan SK  Kemenkumham , bahkan lebih jauh lagi .

Sesungguhnya Kata Nurul, PTUN tidak memiliki kewenangan menangani pokok perkara perselisihan kepengurusan parpol, karena itu kewenangan absolud Mahkamah Partai sesuai pasal 32  ayat (5) UU no 2 /2011 tentang perubahan UU No 2 tahun 2007,  tetang patai politik yang  bersifat final dan mengikat.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku tidak khawatir dengan keluarnya putusan sela PTUN. Putusan itu menyatakan agar menunda eksekusi pada Surat Keputusan Menkumham tentang kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

Menurut Agus, putusan sela itu dia artikan bahwa pengadilan mengkonfirmasi kepengurusan Agung Laksono hasil Munas Jakarta.

"Sebetulnya kita lihat dari keputusan yang di pengadilan tadi, ada nilai positifnya terhadap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Agung," kata Agus di Gedung Parlemen, seperti ditulis Kompas.com.

Gugatan salah objek karena Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat mengesahkan Agung Laksono selaku Ketum DPP Golkar didasarkan kepada Putusan Mahkamah Partai yang merupakan peradilan partai politik.

Dikatakan Aburizal tidak miliki "legal standing", karena masih memohon di PN Jakarta Utara agar ditetapkan selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan faktanya saat ini Ketum DPP Golkar adalah Agung Laksono sesuai SK Menkumham tahun 2015.

Hal senada juga di ungkapkan Victor menjelaskan keluarnya SK Menkumham bahwa kepengurusan Partai Golkar yang sah di bawah kepemimpinan Agung Laksono didasari dari keputusan Mahkamah Partai, sesuai dengan UU Parpol tahun 2011 pasal 32 ayat 2.

Mahkamah Partai sendiri merupakan bentuk peradilan partai politik, sehingga apabila Menkumham mengeluarkan keputusan yang didasari Mahkamah Partai, maka keputusan itu bukan objek sengketa di PTUN.

Selain itu, keluarnya SK Menteri hanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan partai melalui Mahkamah Partai, sehingga SK Menkumham bukan lah objek sengketa. Lebih jauh Victor mengatakan sesuai dengan UU Parpol 2011 pasal 33 ayat 1, jika perselisihan partai politik tidak tercapai penyelesaian, maka dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal itu, menurut dia, asas legalitas permohonan hukum kubu Aburizal Bakrie di PTUN tidak sah.

Sebab, saat ini kubu Aburizal memohon ke PTUN dengan menyatakan diri sebagai pengurus partai. Namun di saat bersamaan saat ini pihak Aburizal juga sedang memohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar disahkan sebagai pengurus Partai Golkar.

Meski demikian Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical, tidak tinggal diam. Dia  mengatakan kepengurusannya yang dipimpinnya merupakan yang sah untuk ikut Pilkada 2015 mendatang. Hal itu sudah dijelaskan oleh KPU saat rapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu.

"Apa yang diputuskan KPU, yang menyatakan bahwa yang akan mendaftarkan ‎di Pilkada 2015 ini adalah DPP Golkar yang ikut pemilu 2014, yang ketua umumnya Aburizal Bakrie dan Sekjennya Idrus Marham," kata ‎Ical di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

"Kan sudah jelas dalam rapat bersama Komisi II berdasarkan hasil keputusan sela PTUN, maka yang jalankan itu hasil Munas Bali 2009-2015," imbuh dia.

Ical menuturkan hal tersebut akan ia jelaskan ulang oleh KPU di depan 34 Ketua DPD I Golkar se-Indonesia. Tujuannya agar akar rumput tidak terpengaruh dengan kisruh dualisme kepengurusan dan fokus dalam pemenangan Pilkada 2015 mendatang.

"Untuk pilkada seperti keputusan KPU dengan rapat Komisi II akan dilaksanakan DPP Golkar hasil Munas 2009-2015. Jadi tenang saja, jalankan tugas sebaiknya," tegas Ical.

Dalam rapat konsolidasi ini, Ical juga akan memberitahukan perkembangan terkini atas laporan pada Bareskrim‎ Polri dan menjelaskan tentang keputusan sela hasil PTUN. "Kita beritahu agar mereka tenang dan jalankan tugas dengan baik," tandas Ical. (JA)




Berita Terkait: